Testimoni stakeholder setelah bermitra dengan LPMP DKI Jakarta
Kehadiran para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mewarnai Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan. di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, telah rampung dilaksanakan, Kamis (9/2/2017).
Beberapa testimoni setelah bekerjasama dengan LPMP DKI Jakarta:
Drs. H. Wurdono. M.Pd, Kasie SMK Dinas Pendidikan DKI Jakarta:
“Dari bidang SMK telah banyak melakukan kerjasamaa dengan LPMP DKI Jakarta. Pada tahun 2016, SMK sudah melakukan pelatihan Kurikulum 2013 sebanyak 80% sedangkan sisanya 173 sebagai sekolah sasaran di tahun 2017. Pada akhir tahun 2016 dilakasanakan Sinkronisasi Kurikulum 2013 dengan peserta sebanyak 65 oarng dengan 13 paket keahlian, dengan masing-masing paket 5 orang.”
Momon Sulaeman, Kasie Kelembagaan dan Surajar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta :
Program EDS dan Pendampingan Kurikulum dengan pengawas SD, Pemantauan Pendampingan SD Rujukan sebanyak 6 sekolah, masing-masing Kota Adminitratif satu (1) sekolah ditambah satu (1) sekolah di Kepulauan Seribu, bekerjasama dengan Widyaiswara LPMP DKI Jakarta.
Kemudian Momon melanjutkan, “Kedepan diperlukan kerjasama dengan SLB untuk meningkatkan layanan bagi Sekolah Luar Biasa di DKI Jakarta yang berjumlah 8 SLB Negeri dan 76 SLB Swasta. Menurut Momon, anak berkebutuhan khusus jumlahnya semakin meningkat, sementara sarana prasarana dan pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus ini masih sangat kurang. Oleh karena itu diperlukan pula program khusus terkait dengan kebijakan sekolah inklusi, bekerjasama dengan LPMP DKI Jakarta.
Senada dengan Momon Sulaeman, AMT Sri Eko Yaniati, Kasie Kelembagaan dan Surajar, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menyatakan :
Pendampingan Instruktur Provinsi dan Instruktur Kabupaten/ Kota Kurikulum 2013 telah dilakukan bekerjasama dengan LPMP DKI Jakarta. Namun informasi mengenai hasil pelatihan itu perlu disampaikan juga kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Selain itu, Eko juga menyampaikan bahwa di setiap sekolah negeri, dalam satu romongna belajar wajib menerima 2 orang anak berkebutuhan khusus, akan tetapi kompetensi guru untuk melayani anak berkebutuhan khusus tersebut masih kurang, sehingga diperlukan kerjasama dengan SLB.
Sementara itu Drs. H. Sudarman HS, M.Pd, Koordinator Pengawas SMP menyatakan bahwa
kemitraan Pengawas Sekolah dengan LPMP DKI Jakarta selama sudah berjalan dengan baik, Namun Sudaman menyampaikan, “pengawas sebagai garda utama, yang berhubungan langsung dengan sekolah-sekolah, merasa masih belum dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, jangan hanya sebatas daun salam, sebagai pewangi, lalu diabaikan”.
Ia berharap semoga keterlibatan Pengawas Sekolah lebih ditingkatkan lagi mulai dari perancangan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan mutu pendidikan di Dinas Pendidikan dan LPMP DKI Jakarta.
