Selesaikan Masalah tanpa Masalah melalui Pertemuan Periodik PMO
Sri Rakhmawanti, SE, M.M

Selasa, 21 Februari 2023 BPMP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pertemuan Periodik PMO kedua di tahun 2023. Kegiatan dibuka oleh Kabid PTK Disdik Provinsi DKI Jakarta (Muh. Roji, M.Pd) mewakili Kadisdik Provinsi DKI Jakarta. Pada sambutannya, Pak Roji memberikan penguatan peran PMO dalam rangka menyelesaikan berbagai isu yang terjadi di satuan pendidikan. Tim PMO Kemdikbudristek dan daerah perlu senantiasa berkolaborasi dan bersinergi agar pelaksanaan Program Merdeka Belajar di DKI Jakarta mencapai hasil yang maksimal.

Pada PMO ini disampaikan pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) oleh Koordinator IKM BBGP DI Yogyakarta (Estina). Bu Estina menyampaikan bahwa pendaftaran IKM dapat dilakukan melalui PMM dengan batas waktu pendaftaran tanggal 31 Maret 2023. Untuk mengetahui terkait IKM dapat dipelajari di link http://linktr.ee/kurikulum_merdeka. Bu Estina juga menyampaikan jika saat mendaftar Kurikulum Merdeka mengalami kendala dengan keterangan “Maaf pendaftaran/refleksi hanya untuk Kepala Sekolah” walau sudah masuk/login menggunakan Akun belajar.id milik kepala satuan pendidikan atau Plt kepala satuan pendidikan (tidak terbatas pada domain @admin.belajar.id), silakan isi formulir yang terlampir pada laman http://bit.ly/KendalaAksesPendaftaranKM, dan mengirimkan informasi untuk dilakukan pemeriksaan data :

1. Akun belajar.id kepala satuan pendidikan yang aktif saat ini
2. NPSN
3. Surat Keputusan (SK) penunjukan Anda menjadi kepala kepala satuan pendidikan atau Plt kepala satuan pendidikan

Jika lulus pemeriksaan, maka akses pendaftaran akan diberikan setelah 3-5 hari kerja. Harap cek secara berkala sampai bisa mengakses tombol Mulai Pendaftaran atau Lakukan Refleksi. Bagi yang tidak lulus pemeriksaan akan diberikan informasi melalui email.

Selanjutnya disampaikan praktik baik Implementasi Kurikulum Merdeka SMAN 70 yang merupakan sekolah penggerak Angkatan 1 oleh Ibu Dr. Ratna Budiarti. Pada paparannya, Bu Ratna menyampaikan bahwa cara yang efektif dan berdayaguna menghadapi/menjawab tantangan tersebut adalah membangun budaya kolaborasi di semua program sekolah penggerak. Fokus penyampaian dari SMAN 70 adalah menyoroti pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan ciri khas dari IKM. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang secara kolaborasi, hasil akhir menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Terintegrasi dengan STEM dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari refleksi dan isian angket yang dibagikan kepada peserta didik.

Kapokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran BPMP Provinsi DKI Jakarta (Dr. Didang Setiawan) menyampaikan capaian target Program Merdeka Belajar untuk PAUDDasmen (PDM) tahun 2023. Pak Didang menyampaikan terkait pokja-pokja yang ada di BPMP Provinsi DKI Jakarta beserta target perjanjian kinerjanya (project charter) untuk tahun 2023.

Disampaikan juga rencana aksi/RTL yang perlu dilakukan PMO Daerah untuk menyelesaikan isu permasalahan di Program Sekolah Penggerak dengan menetapkan penanggung jawabnya.

Kapokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu BPMP Provinsi DKI Jakarta (Sri Sulastri, S.Si, M.Pd) memberikan penguatan terkait perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan daerah. Pada penyampaiannya, Bu Sri memperlihatkan capaian perencanaan berbasis data di satuan pendidikan bulan Januari dan Februari 2023.

PMO dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan PMO daerah atas isu permasalahan PSP yang dieskalasi FSP dimana isu yang terbanyak ada pada jumlah PTK yang tidak mencukupi. Pada kesempatan ini Kabid PTK yang diwakili oleh Kasi PT (Ubaidilah, M.Pd) menyampaikan solusi yang akan dilakukan Disdik Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan isu pemenuhan SDM guru di sekolah penggerak.

Kemudian dari Bidang Persekolahan Disdik Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Kasi Kelembagaan dan Sumber Belajar SMP SMA (Salikun, M.Si) menyampaikan terkait pemanfaatan BOS regular dan kinerja dalam rangka mengatasi isu permasalahan kurangnya anggaran dan perangkat TIK di sekolah penggerak. Pak Salikun menyampaikan bahwa BOS dapat digunakan untuk pengadaan peralatan TIK yang mendukung pembelajaran sepanjang telah dilakukan analisis kebutuhan, termasuk untuk pengadaan internet. Pak Salikun menambahkan bahwa sekolah swasta yang belum mendapatkan BOS kinerja, diminta untuk menjadi penerima BOS regular, sehingga sekolah bisa mendapatkan BOS regular dan kinerja.

Kegiatan ditutup dengan menyepakati penanggung jawab penyelesaian isu di PSP dan target waktu penyelesaiannya.