Reviu LKE dan Program Kerja Komite Integritas
Di tengah kondisi pandemi Covid-19, LPMP DKI Jakarta menggelar Kegiatan Workshop Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Progress Program Kerja Komite Integritas Tahun LPMP DKI Jakarta Tahun 2020 pada hari Kamis dan Senin, tanggal 10 dan 14 September 2020 melalui zoom meeting. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan tim Reformasi Birokrasi Internal yang disebut dengan “Komite Integritas LPMP DKI Jakarta” mengenai Indikator Pembangunan ZI-WBK/WBBM, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2020 serta peran Agen Perubahan dalam RBI, namun sekaligus melakukan evaluasi progress program kerja Komite Integritas tahun 2020 serta menyusun program kerja dan rencana aksi agen perubahan.
Workshop yang diikuti oleh 62 orang Tim Komite Integritas dan Agen Perubahan dibuka oleh Kepala LPMP DKI Jakarta, Bapak Moch. Salim Somad, S.Kom, M.Pd. Dalam sambutannya beliau mereviu perangkat pembangunan ZI-WBK seperti pembangunan agen perubahan, pengelolaan SDM, menciptakan terobosan prestasi, mengoptimalisasi pengembangan web, pemberian layanan bermutu, melakukan continues improvement, membiasakan diri untuk menindaklanjuti setiap temuan hingga tuntas, serta pemanfaatan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Selanjutnya, materi pertama diisi oleh Bapak Yudi dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendikbud. Kebijakan Reformasi Birokrasi yang dimulai di tahun 2010 ini menggambarkan Road Map bahwa di tahun 2025 Transformasi Birokrasi di Indonesia diharapkan sudah menjadi Pemerintah Kelas Dunia dengan indikator antara lain tidak adanya perilaku korupsi, proses perizinan cepat dan tepat, serta penggunaan APBN dan APBD yang efektif dan efesien. Adapun untuk mencapai hal tersebut terdapat 5 langkah utama yang harus menjadi fondasi oleh setiap satuan kerja yaitu terbangunnya Komitmen Bersama pimpinan dan seluruh staf untuk Kemudahan Pelayanan, menyelenggarakan Program yang menyentuh masyarakat, yang diikuti dengan Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta Manajemen Media yang baik sehingga diperoleh informasi dan publikasi yang memadai oleh semua pihak yang berkepentingan.
Materi selanjutnya oleh Bapak Candra Irawan, Auditor Utama dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan Bapak Sunarto, Kabag TU Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Dalam penyampaiannya, beliau mengingatkan pentingnya untuk selalu mengupdate dan membuat inovasi unggulan terkait pelayanan kepada masyarakat. Output dan outcome inovasi tersebut harus terukur serta memiliki dampak yang signifikan bagi peningkatan pelayanan dibandingkan sebelumnya. Selain itu inovasi berfungsi untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tupoksi LPMP yaitu pemenuhan standar nasional pendidikan bagi satuan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Di sesi terakhir Ibu Sumiyati, Widyaprada Ahli Muda pada Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen menjelaskan bahwa dinamika organisasi yang sangat cepat serta tuntutan masyarakat akan adanya perbaikan birokrasi dan keinginan individu ASN untuk peningkatan produktivitas dan penghargaan merupakan latar belakang diperlukan adanya perubahan dalam birokrasi. Dalam melaksanakan manajemen perubahan tersebut dibutuhkan agen-agen perubahan yang berfungsi sebagai role model mengenai standar perilaku, tutur kata dan prestasi. Tentu saja pimpinan tertinggi sangat berperan penting untuk mengawal visi dan misi tersebut sehingga bisa mengajak dan mengarahkan para pegawai untuk berperan aktif dalam perubahan paradigma birokrasi yang semula dilayani menjadi melayani, ASN berbasis kompetensi dan membersihkan dari perilaku koruptif dan nepotisme.
Acara dilanjutkan kembali pada Hari Senin tanggal 14 September 2020. Reviu LKE dan Progress Program Kerja Komite Integritas Tahun 2020 dilakukan terhadap laporan dari setiap ketua Zona Komite Integritas, yang terdiri dari Zona Pengawasan, Pengendalian, Tata Laksana, Sumber Daya Manusia (SDM), Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Publikasi, Pengembangan Program dan Kemitraan, serta Manajemen Perubahan. Di penutupan acara Ibu Uswatun Hasanah selaku Ketua Tim Komite Integritas mengingatkan bahwa berbagai masukan dan saran pada proses reviu LKE dan Program Kerja yang telah dibuat agar dilaksanakan bersama dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar bersama seluruh warga LPMP DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik LPMP DKI Jakarta yang saat ini telah menyandang predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) agar bisa menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Semoga.
#HM#
