Rapat Koordinasi Verifikasi Daftar Informasi Publik (DIP)

Wujud dari penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan adalah adanya hak publik dalam memperoleh Informasi. Hak atas informasi menjadi sangat penting, karena ketika penyelenggaraan negara semakin terbuka untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Publik untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran  yang tersedia, dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang tersebut pula dinyatakan bahwa, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses terhadap Informasi Publik bagi masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan LPMP Provinsi DKI Jakarta dalam mewujukan hak publik, serta melaksanakan kewajiban badan publik diterjemahkan dalam bentuk kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi Daftar Informasi Publik. Rapat koordinasi diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2021, diikuti oleh seluruh unsur pimpinan dan 35 orang perwakilan dari seluruh fungsi dan urusan. Prof. Dr. Widodo Muktiyo (Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo) dan Anang Ristanto, SE, MA (Pranata Humas Ahli Madya, BKHM Kemdikbud) hadir sebagai narasumber yang memberikan penguatan tentang peran PPID dan penyusunan Daftar Informasi Publik  (DIP).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan tentang Layanan Informasi Publik, yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertugas untuk memastikan seluruh layanan informasi publik di unitnya terlaksana dengan baik, dan dapat didukung dengan pembentukan Tim Pelaksana PPID UPT.

Sebagai UPT di Kemdikbud, LPMP Provinsi DKI Jakarta senantiasa membutuhkan dukungan dari berbagai elemen dalam melakukan tugasnya. Moch. Salim Somad, S.Kom, M.Pd (Plt Kepala LPMP Provinsi DKI Jakarta) menegaskan bahwa dukungan tersebut akan datang dan semakin kuat, seiring dengan tingkat kepercayaan publik kepada LPMP Provinsi DKI Jakarta. Untuk meraih dan menjaga kepercayaan tersebut, maka akses informasi lembaga kepada masyarakat harus dibuka. Hal ini selaras dengan Prof. Dr. Widodo Muktiyo (Dirjen IKP Kemkominfo), yang menyampaikan bahwa PPID LPMP Provinsi DKI Jakarta beserta tim pelaksananya memiliki peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan informasi dari publik terkait kinerja LPMP DKI Jakarta. PPID harus mampu menerapkan seni komunikasi publik yang tepat, serta mempertimbangkan empati publik dalam memberikan layanan informasi tersebut.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, makna dan pesan, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik ataupun nonelektronik.  Sedangkan Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh PPID yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi juga merupakan sumber pembelajaran bagi banyak pihak. Akan tetapi, jika informasi tersebut tidak terorganisir, tidak diproses, tidak digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak tersedia bagi kebutuhan publik, maka informasi itu hanya akan menjadi beban dan tidak bermanfaat. Maka PPID harus tampil, untuk memastikan seluruh informasi di LPMP Provinsi DKI Jakarta, adalah informasi yang bermanfaat. PPID beserta tim pelaksananya bertugas untuk merencanakan, mengorganisasir, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta berfungsi untuk menghimpun, menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh fungsi dan urusan.

Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 mengarahkan kepada PPID UPT untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik dalam 4 (empat) kelompok, yakni informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Agar dapat melakukan klasifikasi tersebut, maka Tim Pelaksana PPID LPMP Provinsi DKI Jakarta harus mampu mengenali tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja, mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja, informasi dan dokumen yang dihasilkan, diterima dan dikirim, serta membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumentasi atau Daftar Informasi Publik (DIP). Anang Ristanto, SE, MA (Pranata Humas Ahli Madya, BKHM Kemdikbud) sebagai narasumber menyampaikan, ketika menyusun DIP harus benar-benar dipastikan ketersediaan informasi, penanggung jawab pembuat informasi, serta memperhatikan jangka waktu penyimpanan dengan mengikuti kebijakan tentang retensi dokumen yang berlaku.

Selain amanah dari berbagai kebijakan-kebijakan terkait layanan informasi publik, telah diketahui bersama, bahwa pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi salah satu poin penting dalam Evaluasi ZI-WBK/WBBM.

Bunga indah mekar di taman

Meski menawan, janganlah dipetik

Mari kita melangkah bersama, teman!

Demi wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

(YAS)

Bagikan ..

Noor Fatimah

Bagikan ..