Peningkatan Kapasitas SDM BPMP Provinsi DKI Jakarta untuk Mendukung Peran UPT dalam Melakukan Advokasi Pemerintah Daerah
Irni Wulandari, S.Pt

BPMP Provinsi DKI Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek memiliki peran dalam mengawal berbagai kebijakan nasional, seperti Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, dan lain-lain. Selain itu, BPMP juga dituntut untuk berperan dalam mendukung manajemen perubahan dan transformasi cara kerja kemendikbudristek. Hal ini sejalan dengan fungsi BPMP Provinsi DKI Jakarta yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

UPT adalah sekolah merupakan pendekatan filosofis yang melatarbelakangi pentingnya upaya dalam transformasi lembaga sehingga setiap unsur yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendukung peran BPMP Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan advokasi pemerintah daerah. Dalam melakukan advokasi kepada pemerintah daerah tentunya diperlukan strategi yang tepat agar implementasi setiap kebijakan pusat dapat berjalan dengan baik. Sebagai upaya dalam mempersiapkan hal tersebut, BPMP Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan “Penguatan Peran UPT Kemendikbudristek dalam Pendampingan Sekolah Penggerak” yang diadakan pada tanggal 26 s.d 29 Oktober 2022, bertempat di Hotel Azania Green Peak, Cisarua, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang pegawai sebagai peserta kegiatan yang terdiri dari seluruh ASN di lingkungan BPMP Provinsi DKI Jakarta.

Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta (Salim Somad, S.Kom, M.Pd) dalam pembukaan kegiatan memberikan arahan bahwa seluruh pegawai perlu memahami tentang berbagai kebijakan kemendikbudristek yang menjadi program  nasional, seperti kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, program sekolah penggerak, dan program lainnya. Hal ini merupakan modal awal bagi BPMP Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan advokasi kepada pemerintah daerah.

Selama empat hari kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi yang berkaitan dengan transformasi UPT dalam mengadvokasi Dinas Pendidikan. Materi disampaikan oleh fasilitator internal yang berjumlah 6 orang sebagai Komite Pembelajar BPMP Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Kepala, Widyaprada, Staf Fungsional Umum, dan Konsultan yang telah dilatih di dalam kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas SDM UPT PAUD Dikdasmen. Materi yang disampaikan terdiri dari materi terkait transformasi UPT dalam hubungannya dengan filosofis UPT adalah sekolah serta kebijakan merdeka belajar untuk mengadvokasi pemerintah daerah.

Pada materi-materi terkait dengan transformasi UPT, peserta diberikan pengetahuan tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas SDM. Sedangkan untuk mendukung fungsi UPT dalam memberikan advokasi Pemerintah Daerah, diberikan materi tentang Kebijakan Merdeka Belajar. Ada 11 materi di dalam kegiatan ini yaitu : Manajemen Perubahan, Dashboard UPT tentang PSP, Kebijakan Merdeka Belajar, Pendampingan Asimetris dan Konsultatif, Social Style, Power Map, Structure Thinking, Trusted Advisor, Penyelarasan Pokja UPT dengan Program Pusat, UPT adalah Sekolah, serta Penguatan Literasi dan Numerasi.

Berikut ini deskripsi singkat dari materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator:

1. Manajemen Perubahan disampaikan untuk memastikan seluruh perubahan yang akan dilakukan oleh UPT, dapat didukung, diterima, dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.
2. Penjelasan mengenai dashboard UPT yang dikembangkan oleh Setditjen Pauddasmen untuk memberikan gambaran tentang level komitmen pemerintah daerah dan upaya advokasi yang telah dilakukan.
3. Penguatan Pemahaman Kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan yang relevan dan berkaitan dengan tugas fungsi Ditjen Pauddasmen menjadi prioritas yang dijelaskan, yaitu meliputi Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-1 tentang Asesmen Nasional, Episode ke-7 tentang Sekolah Penggerak, Episode ke-15 tentang Merdeka Belajar, dan Episode ke-19 tentang Rapor Pendidikan.
4. Pendampingan Asimetris dan Konsultatif. Pendekatan konsultatif menekankan pada peran UPT Pauddasmen sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah. UPT Pauddasmen juga perlu mengedepankan pendekatan asimetris dengan menyesuaikan strategi pendekatan yang berbeda kepada tiap pemangku kebijakan daerah dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda.
5. Social style, menjelaskan tentang perilaku yang ditunjukkan seseorang saat berinteraksi dengan orang lain sehingga membantu kita untuk membangun hubungan baik dengan orang lain.
6. Power Map, menjelaskan tentang bentuk visual yang menggambarkan organisasi pemangku kepentingan, dengan indikator-indikator kunci yang menunjukkan peran dan sikap mereka terhadap kita.
7. Structure Thinking, dengan menerapkan Prinsip Minto Pyramid sebagai metode menyusun dokumen resmi yang jelas, UPT dapat mengembangkan cara komunikasi yang terstruktur sehingga dapat menyampaikan pesan yang kuat dan meyakinkan kepada pemangku kepentingan.
8. Trusted Advisor, UPT diharapkan dapat menjadi trusted advisor dengan memberikan konsultansi (advice) agar kebijakan dapat terimplementasi sesuai kondisi.
9. Penyelarasan Pokja UPT dengan program pusat. Tata kelola organisasi UPT perlu direvitalisasi sehingga Pokja UPT dengan program pusat perlu diselaraskan sesuai mekanisme kerja yang ada.
10. Unit Pelaksana Teknis memiliki ekosistem yang serupa dengan sekolah dan menjadi tempat belajar berbagi praktik baik serta melakukan kegiatan pengimbasan materi pendampingan konsultatif dan asimetris serta penguatan kebijakan Merdeka Belajar.
11. Penguatan literasi dan numerasi merupakan materi tambahan yang diberikan untuk memberikan penguatan kepada seluruh peserta tentang pentingnya literasi dan numerasi dengan strategi diskusi kelompok yang dikemas dengan permainan menarik.

Para fasilitator menyajikan materi-materi tersebut dengan teknik yang bervariasi seperti ceramah, diskusi kelompok, penugasan, presentasi, roleplay, serta diselingi dengan ice breaking yang menarik. Hal ini sebagai strategi untuk membuat suasana kelas tidak membosankan sehingga seluruh peserta dapat mengikuti semua sesi materi dengan baik, sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Setelah semua target materi tersampaikan kepada seluruh peserta, kegiatan ditutup secara resmi oleh Kasubbag Umum BPMP Provinsi DKI Jakarta (Rina Harjanti, S.Si., M.Pd). Dalam sambutannya disampaikan bahwa setelah kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat menerapkan semua yang diperoleh baik pengetahuan maupun keterampilan dalam mendukung tugas dan fungsi BPMP Provinsi DKI Jakarta. BPMP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal terlaksananya seluruh program Kemendikbudristek serta siap memberikan advokasi kepada pemerintah daerah.