Penguatan Pembangunan Zona Integritas – Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)
LPMP DKI Jakarta yang sudah mencanangkan komitmen bersamanya pada bulan Mei 2018 lalu terus berupaya melakukan perubahan-perubahan dalam seluruh aspek meliputi 6 aspek perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, pengawasan, akuntabilitas dan layanan publik.
Penguatan pembangunan ZI-WBK ditandai dengan visitasi tim dari Men Pan RB Bapak Didit Noordiatmoko, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, serta Bapak Hindun Basri Purba dan Bapak Trisno Zuardi, S. H., MM dari Konsultan ZI WBK Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visitasi ini dilaksanakan untuk melhat seberapa jauh perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh LPMP DKI Jakarta untuk menju ZI-WBK. Kegiatan diawali dengan tim berkeliling LPMP DKI Jakarta untuk melihat bagaimana kondisi lembaga secara nyata apakah layak memiliki predikat ZI-WBK. Selanjutnya para peserta yang terdiri dari pegawai LPMP, ASN, PNBP dan sekuriti mengisi instrumen yang dibawa oleh tim.
Setelah pengisian instrumen acara selanjutnya tim MenPan RB melakukan tatap muka dengan seluruh karyawan LPMP. Acara tatap muka ini dipandu langsung oleh Kepala LPMP DKI Jakarta Bpk Surya Fitri Nurulhuda, SE.M.Si dan juga dihadiri oleh jajaran pejabat eselon 4 LPMP DKI Jakarta yaitu Kasubbag Umum, Bapak Syamsul Arifin, Bpk Widyatmo, Kasi SI dan juga Ibu Rina Harjanti Kasi FPMP dan juga sekaligus Ketua tim ZI WBK LPMP DKI Jakarta. Acara tatap muka ini di awali dengan paparan dari LPMP DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Rakhmawanti, SE, MM selaku koordinator pengungkit Manajemen Perubahan yang memaparkan apa-apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh LPMP DKI Jakarta dalam rangka menuju ZI WBK mulai pencanangan hingga saat ini.
Setelah paparan dari LPMP DKI Jakarta maka selanjutnya seluruh karyawan juga mendapatkan arahan dari Bapak Didit terhadap perubahan yang sudah dilakukan LPMP dan apa yang harus dilakukan LPMP ke depannya agar lebih baik lagi. Secara rinci arahan yang dapat dicatat adalah :
1. Reformasi tidak hanya sekedar kerja tapi berkinerja (hasil kerja nyata manfaatnya), birokrasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Reformasi birokrasi harus bisa dirasakan oleh orang lain. Bekerja itu harus memberikan manfaat, ada legacy dalam bekerja. Kerja kita memberikan manfaat bagi stakeholder yang membutuhkan.
2. Kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal di banding negara ASEAN lain. Layanan pendidikan Kemdikbud dipertanyakan. Maka dari UPT terendah hendaknya meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar bias mengejar ketertinggalan.
3. Tujuan pendirian LPMP : memastikan satuan pendidikan memenuhi standar pendidikan nasional (SNP). LPMP harus tahu berapa banyak sekolah yang belum memenuhi SNP (roadmap sekolah dalam mencapai SNP) sehingga dapat merumuskan inovasi layanan peningkatan mutu pendidikan
4. Untuk mencapai tujuan LPMP, perlu melibatkan seluruh personel untuk membagi visi organisasi dan peduli terhadap kinerja lembaga. Setiap orang memiliki kontribusi dalam membangun lembaga. Kinerja individu menghasilkan apa untuk mencapai kinerja lembaga. Kita harus berpikir selangkah di depan.
5. Indikator keberhasilan layanan LPMP adalah 90% masyarakat (pengawas, kepala sekolah, guru, dinas pendidikan) menyatakan OK atas layanan lembaga.
Dari arahan ini diharapkan ke depan LPMP DKI Jakarta terus melakukan perubahan agar apa yang menjadi tugas dan fungsi lembaga dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat dengan karakter seluruh staf yang memperkuat pembangunan ZI WBK. Salam Perubahan (dsl)
